Hidayatullah.com–Meski mengatakan Ahmadiyah tetap diperbolehkan beribadah pasca penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang larangan berkegiatan untuk Ahmadiyah, Ketua Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin tetap menyerukan pemerintah agar segera menarik kitab-kitab suci Ahmadiyah.

Ma’ruf tidak menyebutkan alasan mengapa kitab harus ditarik, namun dia menegaskan bahwa di dalam SKB Ahmadiyah jelas-jelas tidak diperbolehkan menyebarluaskan ajaran agamanya, termasuk kitab Tadzkirah yang berpotensi menjadi sumber penyebaran ajaran. “Ya, betul, kitab-kitab harusnya ditarik,” ujar Ma’ruf.

Ke depan, Ma’ruf mengatakan bahwa MUI akan terus melakukan evaluasi terhadap SKB dan membentuk tim pemantau terhadap pelaksanaan SKB oleh Ahmadiyah. “MUI belum membuat apa-apa, hanya mendengarkan saja. SKB kami terima karena sesuai UU. Tugas kita sekarang adalah memantau,” Ma’ruf menegaskan.

SKB itu ditandatangani oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji, Mendagri Mardiyanto dan Menteri Agama Maftuh Basyuni. Ketiganya menghadiri pengumuman SKB tersebut.

SKB 3 Menteri tentang Perintah Terhadap Penganut Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) itu berisi 6 poin. Berikut ini bunyi lengkapnya:

Ada 6 poin dalam SKB Ahmadiyah tersebut, yaitu:

1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama.

2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuaan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenani saksi sesuai peraturan perundangan.

4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.

5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dnan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

6. Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.

“Sejauh belum ada instruksi, kantor Ahmadiyah tetap akan buka dan melaksanakan kegiatan sosial,” kata Ketua Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta, Sayifudin, Senin malam.

Ditemui sesaat setelah pemerintah mengumumkan SKB tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesia, ia menyatakan jemaat Ahmadiyah di Kota Yogyakarta belum akan membubarkan diri atau menonaktifkan diri dari kegiatan selama ini.

“Kami akan menunggu instruksi dari Ahmadiyah pusat,” katanya bersama sekitar 20 anggota Ahmadiyah lainnya.

Ia menyatakan kecewa dengan SKB tersebut karena pemerintah atau pihak lain tidak pernah memberikan kesempatan kepada Ahmadiyah untuk duduk bersama dan berdialog agar memahami apa itu Ahmadiyah.(*)

Hamidah, istri mubalig Ahmadiyah wilayah Jawa Tengah dan Pantura di Semarang, Senin malam, mengatakan, dirinya belum mengetahui persis isi dari SKB tiga menteri tersebut.

Ia menjelaskan, aktivitas Ahmadiyah di Semarang masih berlangsung seperti biasa, seperti suaminya yang masih melakukan dakwah dan kegiatan lainnya ke sejumlah daerah.

Masalah keyakinan

Menurutnya dengan SKB tersebut, pemerintah telah melampaui urusan keyakinan warga negaranya. “Ya, seharusnya pemerintah mengurusi undang-undang, `masak` mengurusi masalah keyakinan,” katanya.

Ia mengaku, sejak Ahmadiyah di Semarang ada pada tahun 1967 tidak pernah ada masalah. Bahkan, masjid Ahmadiyah juga digunakan untuk sholat bersama dengan masyarakat yang lain.

Setidaknya ada sekitar 200 anggota Ahmadiyah wilayah Jateng dan Pantura yang melakukan kegiatan di masjid yang terletak di kawasan Jalan Erlangga, Semarang itu.

Enam poin

SKB tiga menteri tentang peringatan dan perintah terhadap penganut pengurus JAI berisi enam poin.

Enam poin itu, yaitu pertama, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk mematuhi Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965, yaitu tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Kedua, memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Ketiga, memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenani saksi sesuai peraturan perundangan.

Poin nomor empat, memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.

Kelima, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dnan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

Keenam, memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawas pelaksanaan keputusan bersama ini.(*)

“Polri juga harus menjamin keselamatan jamaah Ahmadiyah dari potensi kekerasan yang timbul akibat adanya SKB tersebut,” katanya di Jakarta, Senin.

Pemerintah melalui SKB bernomor 3 tahun 2008, nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan nomor 199 tahun 2008, tertanggal 9 Juni 2008 tersebut, memerintahkan kepada penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam.

Jangan ada pembenaran atas tindak kriminal

Hendardi juga mengatakan, pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa insiden Monas (1/6) berakar dari (pada saat itu) belum dikeluarkannya SKB Ahmadiyah, dinilai tidak berdasar.

“Sebelum kontroversi SKB, Front Pembela Islam (FPI) sudah beberapa kali melakukan tindak kekerasan. MUI jangan menutup mata atas fakta kekerasan dan mencari kambing hitam. Itu adalah upaya mencari-cari pembenaran atas tindakan kriminal. Ini kontraproduktif atas upaya Polri tegakkan hukum,” katanya.

Ahmadiyah tetap eksis

Secara terpisah, Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfiz dan Juru Bicara Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Fauzan Al Anshori juga menyatakan kurang puas dengan isi Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah.

Irgan mengatakan, seharusnya pemerintah mengeluarkan SKB pembubaran Ahmadiyah dan jangan terkesan setengah hati dalam mengambil tindakan terhadap ajaran Ahmadiyah di Indonesia.

“SKB perintah penghentian (kegiatan) saja tidak memenuhi tuntutan umat Islam, yang menganggap ajaran tersebut telah berada di luar akidah umat Islam,” katanya menanggapi ditandatanganinya SKB tersebut.

Menurut Irgan, isi SKB seperti itu tidak menyelesaikan masalah substansi karena pengikut Ahmadiyah bisa melakukan bentuk aktivitas lain sehingga ajarannya tetap berlanjut.

Senada dengan itu, juru bicara MMI Fauzan Al Anshori mengatakan, isi SKB tersebut tidak memuaskan karena para penganut Ahmadiyah masih bisa menyebarkan ajarannya dengan cara sembunyi-sembunyi.(*)

“Kalau membuat propaganda bahwa Ahmadiyah sesat atau bersalah, silakan. Tapi, kalau meniadakan Ahmadiyah, itu tidak betul, karena bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir,” kata Gus Dur di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, kata Gus Dur, ia bertekad selama masih hidup akan terus membela pengikut Ahmadiyah sebab hal yang dilakukannya untuk membela kebenaran dan menegakkan UUD 1945.

Ahmadiyah berhak hidup, berkembang di Indonesia!

Keberadaan Ahmadiyah, katanya, jelas dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Ahmadiyah berhak hidup dan berkembang di tanah air dan UUD 1945 telah memberikan dukungan konstitusional.

Secara terpisah Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang Hamdan Zoelva menyatakan SKB tiga menteri yang baru dikeluarkan pemerintah tidak memiliki nilai hukum untuk dieksekusi kepolisian.

Oleh karena itu, kata Hamdan, pemerintah harus mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan perintah lebih lanjut kepada polisi untuk menghentikan segala kegiatan Ahmadiyah.(*)

COPYRIGHT © 2008

“Harapan kita pelaksanaan SK Ahmadiyah itu benar-benar diawasi secara ketat. Kalau tidak, SKB itu tidak lebih hanya akan menjadi `SKB banci`, sementara pemerintah terkesan hanya ingin `mencari selamat` karena tidak sekaligus membubarkannya,” ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara, H.Hidayatullah, menjawab ANTARA di Medan, Senin.

Menag, Jaksa Agung dan Mendagri menandatangani SKB tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI dan warga masyarakat, yang dituangkan melalui surat bernomor 3 tahun 2008, nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan nomor 199 tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008.

Menag Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan, SKB itu memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk mematuhi Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965, yaitu tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Menurut Menag, isi SKB tersebut memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus JAI sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Penganut dan pengurus JAI yang tidak mengindahkan perintah dan peringatan ini, kata Menag Maftuh Basyuni, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan termasuk terhadap organisasi dan badan hukumnya.

SKB itu juga memberi peringatan dan memerintahkan kepada masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota dan pengurus JAI.

“SKB ini bukanlah intervensi Negara terhadap keyakinan seseorang, melainkan upaya Pemerintah sesuai kewenangan yang diatur oleh Undang-undang dalam rangka menjaga dan memupuk ketentraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat,” tegas Menag yang pada kesempatan itu didampingi Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Mendagri Mardiyanto.

Menurut Hidayatullah, pelaksanaan SKB tersebut harus benar-benar diawasi dengan ketat. Jika tidak, potensi konflik horizontal tetap saja berpeluang terjadi karena JAI diyakini tidak akan menghentikan aktivitasnya.

“Selama ini kita tahu bagaimana lemahnya pengawasan pemerintah dan juga pihak-pihak lain yang berwenang melakukan pengawasan. Harapan kita, jangan sampai pengawasan yang lemah justru memunculkan masalah baru,” ujarnya.

Lebih jauh ia juga berharap SKB tersebut jangan sampai membuat JAI merasa tidak pernah dibubarkan. “Selanjutnya mereka tetap beraktivitas, sementara kelompok yang anti tidak akan tinggal diam. Karenanya kita harapkan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan SKB itu,” ujar Hidayatullah.(*)

“Kami tetap meminta, agar Pemerintah membubarkan dan melarang Ahmadiyah di Indonesia. Ini belum bisa menyelesaikan masalah,” kata KH Cholil Ridwan di Jakarta, Senin, terkait dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Jaksa Agung.

Pihaknya telah menduga bahwa bunyi SKB tidak menyebutkan melarang dan membubarkan Ahmadiyah. “Kami sudah duga sebelumnya bahwa memang SKB itu akan demikian bunyinya,” kata Cholil Ridwan.

“Yang penting sekarang, pemerintah harus konsekuen bahwa aparat, dan pemerintah harus melakukan pengawasan sampai ke pelosok-pelosok. Ini juga sebetulnya jadi pekerjaan rumah buat kita. Memang kalau harus begini caranya, ya kita jalankan saja. Mungkin memang harus ada pelanggaran dulu oleh Ahmadiyah,” kata Cholil Ridwan.

Ia mencontohkan, di Makkah aliran Ahmadiyah dikatakan sebagai kafir, dan mereka dilarang untuk memasuki kota Makkah. “Di Pakistan sendiri juga dilarang dan mereka hidup sebagai sebuah aliran di luar agama Islam,” kata Cholil Ridwan.

Ditambahkannya, seharusnya Pemerintah hanya memberikan dua pilihan saja pada Ahmadiyah. “Mereka tobat dan kembali kepada ajaran Islam yang khaffah. Atau membikin aliran agama sendiri di luar Islam seperti di Pakistan,” kata KH Cholil Ridwan.

Pemerintah, melalui proses yang cukup lama, akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Melalui Menteri Agama (Menag), M. Maftuh Basyuni, Pemerintah RI mengumumkan bahwa penyimpangan nyata yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah adalah mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad, dan ajaran-ajaran tercantum dalam kitab Tazkirah.

Dengan ketentuan itu, maka Pemerintah melalui SKB tiga menteri mengeluarkan peringatan dan perintah kepada Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya.

“Sepanjang dia mengakui sebagai Islam, dia harus melaksanakan kepercayaan yang dianut umat Islam mayoritas, antara lain, tidak boleh lagi mengakui ada Nabi dan ajaran-ajaran sesudah Nabi Muhammad SAW. Jika tidak mengindahkan perintah dan peringatan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Menag.

Selain dengan keyakinannya terbukti menyimpang dari ajaran Islam, Menag mengatakan jemaat Ahmadiyah harus menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran Islam yang benar.

Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan, bukan hanya ditujukan kepada jemaat Ahmadiyah saja, tetapi juga warga yang mengambil tindakan sendiri kepada jemaat Ahmadiyah yang masih menjalankan kegiatannya.

Sementara Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan sesuai dengan UU Nomor 1/PNPS/1965 bentuk SKB itu merupakan peringatan dan perintah, diperingati dan diperintahkan kepada anggota dan pengurus jemaat Ahmadiyah untuk menghentikan apabila tidak mengindahkan perintah akan dikenai sanksi.

“Mereka akan dikenai pasal 156A KUHP yaitu penodaan terhadap agama, karena telah menodai suatu agama. Bagi mereka yang tidak menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, yang melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah itu bisa digunakan pasal 156 KUHP yaitu menyebarkan kebencian terhadap golongan tertentu. Jadi yang satu menodai agama 156A, yang menyebarkan kebencian 156,” katanya.

Sedangkan yang melakukan kekerasan di depan umum, lanjut Hendarman, bisa terkena pasal 170 KUHP dengan ancaman penjara maksimal lima tahun.

“Kalau menyebabkan luka enam tahun, kalau luka berat tujuh tahun. Kalau melanggar ketertiban ormas itu bisa dilakukan pembekuan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1985 dan PP Nomor 18/1986. Itu sanksi yang bisa digunakan SKB,” kataanya. (*)

Sekretaris Jenderal DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz di Jakarta, Senin, mengatakan, seharusnya pemerintah mengeluarkan SKB pembubaran dan jangan terkesan setengah hati dalam mengambil tindakan terhadap ajaran Ahmadiyah di Indonesia.

“SKB perintah penghentian (kegiatan) saja tidak memenuhi tuntutan umat Islam, yang menganggap ajaran tersebut telah berada di luar akidah umat Islam,” katanya menanggapi ditandatanganinya SKB tersebut.

Berhenti namun tetap eksis

Pemerintah melalui SKB tersebut, memerintahkan kepada penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam.

Menurut Irgan, isi SKB seperti itu tidak menyelesaikan masalah substansi. Ahmadiyah, katanya, bisa melakukan bentuk aktivitas lain sehingga ajarannya tetap berlanjut.

“Seharusnya Pemerintah tegas saja dengan SKB Pembubaran, dengan demikian tinggal melakukan pengaturan pembinaan terhadap eks jamaah Ahmadiyah, bukan dengan SKB yang bisa dianggap hanya penyelesaian temporal saja, tidak substantif. Ini upaya `buying time` (membuang waktu) pemerintah karena banyaknya desakan umat Islam,” tegasnya.

“Bisa jadi begitu kuatnya jaringan internasional dan kelompok sekularis yang menginginkan Umat Islam tidak solid, terjadi konflik horizontal, apalagi sempat dialihkan dengan isu pembubaran FPI dan diikuti penangkapan Habib Rizieq, padahal sebelumnya adalah tuntutan pembubaran Ahmadiyah,” katanya.

Secara terpisah, Juru Bicara Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Fauzan Al Anshori menyatakan, isi SKB tersebut tidak memuaskan karena para penganut Ahmadiyah masih bisa menyebarkan ajarannya dengan cara sembunyi-sembunyi.(*)

“Draf final sudah selesai, ya saya harapkan secepatnya bisa disampaikan,” katanya seusai acara penandatanganan nota kesepakatan (MoU) dengan Jaksa Agung AS, Michael l B Mukasey, dalam soal penanganan tindak pidana korupsi, di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membantah mengulur-ulur waktu pembahasan SKB antara Mendagri, Menteri Agama dan Jaksa Agung tentang aliran Ahmadiyah.

“Tidak, tidak terkesan mengulur karena memang Menag juga baru datang dari Arab,” katanya di Jakarta, Senin, setelah menghadiri rapat kerja dengan komisi II DPR yang membahas tentang otonomi khusus Papua.

Mendagri menegaskan tidak ada penguluran waktu dalam penetapan SKB. Ia berharap SKB dapat segera diselesaikan.

“Secepatnya. Mudah-mudahan secepatnya kita selesaikan,” katanya.(*)